MANOKWARI,Pabarsatu.com – Abdullah Gazam resmi menjabat Caretaker Majelis Pimpinan Wilayah Prmuda Pancasila (MPW PP) Papua Barat.
Hal ini setelah Majelis Pimpinan Nasional sejak tanggal 2 Februari 2022 telah mengeluarkan SK pengangkatan caretaker bernomor : 700.A2/MPN-PP/II/202, dengan menetapkan Abdullah Gazam yang kesehariannya sebagai anggota DPR Papua Barat menahkodai Pemuda Pancasila Papua Barat.
Abdullah Gazam saat di konfirmasi membenarkan terkait SK pengangkatan caretaker tersebut.
“Iya benar bahwa terhitung sejak kemarin tanggal 2 Februari 2022, saya telah resmi ditetapkan menjadi caretaker Majelis MPW Pemuda Pancasila Provinsi Papua Barat. Bagi saya tanggal penetapan tersebut adalah tanggal keramat karena tepat tanggal 2 bulan 2 tahun 2022,” jawabnya, Kamis (3-2-2022).
Dia mengatakan, hal ini bukan sesuatu yang datang secara kebetulan. Pasalnya ia adalah kader Pemuda Pancasila, dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang di Kabupaten Sorong selama satu periode jauh sebelum menjadi anggota DPR PB.
Keputusan MPN Pemuda Pancasila ini disambutnya dengan baik karena baginya ini adalah amanah yang besar, juga sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai orang yang pernah dikaderkan dan dibesarkan di dalam rumah organisasi Pemuda Pancasila.
“Jadi mau tidak mau suka tidak suka karena ini adalah perintah maka sebagai kader wajib untuk kita laksanakan. Olehnya itu mohon doa dan dukungan semua pihak agar dalam waktu dekat saya beserta jajaran pengurus yang ada bisa bergerak cepat melakukan konsolidasi sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi organisasi,” ucapnya.
Ditanya soal langkah dan strategi awal yang harus dilakukan setelah menerima surat keputusan ini, Gazam dengan tegas mengatakan fokus pada konsolidasi penataan struktur di semua kabupaten/ kota.
“Langkah strategis pertama yang akan saya lakukan sebagai ketua yang baru diangkat adalah melakukan konsolidasi pembentukan dan penataan struktur organisasi di 13 kabupaten/kota, karena itu yang paling urgent saat ini. Nanti setelah tertata rapi di semua kabupaten/kota, baru kemudian kita bisa bicara soal program kerja kedepannya,” jelas Gazam yang juga ketua Komisi I DPR PB itu. [*]