Bertandang Ke KPU, BKPRMI Siap Kerahkan Relawan Kawal Pemilu 2024 Yang Berintegritas

MANOKWARI,Pabarsatu.com – Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW-BKPRMI) Papua Barat siap kerahkan relawan kawal pemilu 2024 yang berintegritas.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPW BKPRMI Papua Barat H. Mugiyono, S.Hut dalam tatap muka bersama komisioner KPU, Paskalis Semunya Ketua KPU dan Abdul Halim Shidhiq divisi SDM, Nobertus divisi hukum dan pengawasan dan Famawati divisi tekhnis penyelenggara, Senin (29/8/2022).

Mugiyono mengatakan bahwa kehadiran BKPRMI Ke KPU Papua Barat untuk menjalin silaturhami sekaligus siap bersinergi dalam mengawal pemilu 2024 yang berintegritas.

Pihaknya berharap KPU Papua Barat terus mengedukasi masyarakat melalui program pendidikan politik dan politik demokratis.

“Kami sampaikan terima kasih karena sudah diterima dengan penuh kehangatan. Kami tidak punya kepentingan apa-apa, dan siap bersinergi mengawal pemilu 2024 yang berintegritas,” kata Migiyono.

“Kita hanya butuh edukasi pendidikan politik dan politik demokratis. BKPRMI siap mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi mendatang,” tambah Mugiyono yang didampingi bendahara umum, Tur Sofia Benazer Bauw dan Kris Tanjung serta Andi Ismail biro informasi, IPTEK dan pengkajian strategis.

Sementara itu, Ketua KPU Papua Barat Pascalis Semunya mengapresiasi kunjungan DPW BKPRMI Papua Barat di sekretariatan setempat.

Paskalis mengatakan, untuk menyelaraskan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang membutuhkan andil banyak pihak, termasuk peran BKPRMI dan seluruh elemen masyarakat.

“Kita dukung penuh kolaborasi ini karena anak mudah jangan vakum apalagi malas tahu. Kalau bisa remaja asli Papua Barat di BKPRMI juga terus diorbitkan untuk diikutsertakan agar bisa lebih baik lagi,” kata Paskalis.

Abdul Halim Shidiq juga mengatakan sejauh ini ada beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sudah melakukan koordinasi namun kebanyakan masih bersifat pasif.

Ia menuturkan, bahwa berkaitan dengan pendidikan politik, KPU sebenarnya bisa menyelenggarakan sosialisasi hanya saja terkendala dengan masalah biaya sebab PKPU soal sosialisasi masih dalam tahap uji publik saat ini.

Perincian program dan biaya baru bisa dilakukan ketika PKPU di undangkan yang mana pada rincian program itu ada kegiatan-kegitan dan pembiayaannya.
“Kita macet ini karena PKPU nya tidak ada. Kalau PKPU dulu kan rincian programnya itu sudah dijadikan satu dengan tahapan programnya. Kalau sekarang tidak ada, ada kegiatan ada anggarannya,” kata Halim.

Untuk itu, ketika PKPU tentang sosialisasi sudah diundangkan maka segera dilakukan tahapan program dan perincian program serta anggaran terus kemudin selanjutnya dilakukan sosialisasi.

“Tapi dari sisi stakeholder, yang undang inikan BKPRMI maka secara umum kami siap menghadiri kegiatan BKPRMI. Kita apresiasi karena BKPRMI mau jemput bola kalau dulu kebanyakan tunggu bola. Kita butuh sekali peran ormas untuk jemput bola. Kita harap BKPRMI lebih aktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Fatmawati juga mengatakan bahwa, inisiatif BKPRMI terkait hal ini merupakan sesuatu hal yang menarik yang mana organisasi ini dinaungi banyak anak remaja dan pemuda yang notabenenya cukup pasif saat berbicara demokrasi karena kerap kali dikaitkan dengan politik padahal tidak demikian.

Embrio dari suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi salah satunya berada di organisasi. Untuk itu dengan kehadiran BKPRMI diharapkan dapat bersama-sama mengambil langkah untuk membangun kerjasama.

Kendati begitu kesepakatan untuk memberikan kontribusi juga harus dibarengi bisa membangun pola pikir bahwa kehadiran BKPRMI paling tidak sebagai penyelenggara karena selama ini KPU kesulitan mencari penyelenggara terutama di tingkat distrik dan sebagainya.

“Kalaupun ada orangnya itu-itu saja terus. Jadi kadang dibawah itu tidak terakomodir, kita butuh orang-orang yang mempunyai profesional dalam bekerja,” ujarnya.

Norbertus menambahkan, sepanjang BKPRMI memiliki identitas jelas KPU akan menyambutnya dengan baik. Menurutnya pendidikan demokrasi sangat penting sebagai bekal pengetahuan agar penyelenggaraan pesta demokrasi bisa berjalan dengan sukses.

Dia berharap kehadiran BKPRMI untuk membangun kerjasama dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum agar kesalahan-kesalahan yang ada bisa diminimalisir dan demokrasi bisa berjalan dengan baik.

“Karena kendala kita sejauh ini memang anggaran sehingga sosialisasi tidak bisa dilakukan. Kita minta di pemerintah jawabannya nihil. Terima kasih sudah datang bertemu dengan kami. Kalian adalah anak-anak muda yang ingin tahu demokrasi dan perkembangannya,” tutup Nobertus. [red]

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: