DPD RI Sebut Faktor Politik Dan Keamanan Penentu Utama Pemekaran Wilayah di Tanah Papua

MANOKWARI,Pabarsatu.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyebutkan faktor politik dan keamanan salah satu penentu utama dalam pemekaran di wilayah tanah papua.

Pernyataan ini disampaikan Anggota DPD RI Dapil Papua Barat DR Filep Wamafma, SH., M.Hum, CLA yang ditemui wartawan usai menggelar pertemuan dalam rangka inventarisasi penataan daerah di Papua pasca revisi UU Otsus Papua di Provinsi Papua Barat, di Aston Niu Manokwari, Senin (14/2/2022).

Filep mengatakan, kunjungan kerja Komite I DPD RI ini secara khusus menyerap aspirasi yang berkembang secara nasional di Provinsi Papua Barat. Baik yang kaitannya dengan kajian tentang pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat maupun tentang penunjukan karateker atau penjabat gubernur.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan dengan mitra kerja kami. Aspirasi ini kami peroleh baik dari DPR, MRP stake holder bahkan dari masyarakat secara langsung dan yang kami dapatkan semua positif,” ucap Filep.

Komite I DPD RI lanjut Filep akan membawa persoalan Papua Barat ke Paripuna DPD RI yang nantinya menjadi keputusan politik tertinggi lembaga.

Dan kemudian terkait aspirasi penunjukan karateker atau perpanjangan jabatan gubernur akan disampaikan dalam paripurna. Paripurna merupakan keputusan politik tertinggi dalam suatu lembaga.

“Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat baik provinsi maupun kabupaten/kota rujukannya sangat jelas adalah UU Otsus. Dia mengesampingkan UU umum dan itu kekhususan kita di Papua. Oleh sebab itu tinggal kesiapan pemerintah pusat daerah terkait anggaran, stabilitas politik dan keamanan. Kalau semua memenuhi syarat dan rakyat mendukung, kenapa tidak dimekarkan?,” cetus Filep.

Untuk pembentukan suatu provinsi kata dia, harus memiliki undang-undang namun sebelum itu pemerintah pusat juga akan mengkaji apakah, dengan memekarkan wilayah provinsi tersebut menguntungkan atau tidak.

“Baik dari dampak politik dan keamanan. Faktor-faktor inilah DPD akan mengkaji lebih dalam,” jelasnya.

Sesuai jadwal hasil rapat di DPD RI, kata Filep, April 2023 UU Pemekaran Provinsi di Papua dan Papua Barat sudah harus disyahkan. Sehingga dimungkinkan 2024 bisa ikut serta dalam pemilu.

“Tapi ini dinamika politik, kita belum tau dinamika masyarakat ini bagaimana, jangan sampai rusuh seperti gangguan keamanan akibat pemekaran dan ini menjadi faktor yang harus dipertimbangkan;” pungkasnya. [*]

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: