Pemuda Adat Wilayah III Doberai Papua Barat Tolak Investasi Perkebunan Sawit

MANOKWARI,Pabarsatu.com – Pemuda Adat Wilayah III Doberay Papua Barat dengan tegas menolak segala bentuk investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Pernyataan ini disampaikan oleh massa aksi yang tergabung dalam Pemuda Adat Wilayah III Doberai di depan halaman Pengadilan Negeri Manokwari, Senin (23/08/2021).

Pantauan langsung Pabarsatu.com, sekira pukul 11. 40 WIT, puluhan massa aksi ini, juga melengkapi aksinya dengan sejumlah peryataan tegas ihwal penolakan investasi perkebunan kelapa sawit khususnya di Kabupaten Sorong.

“Tidak boleh lagi anak-anak adat dibenturkan. Tidak boleh lagi anak-anak adat dipaksa untuk menjual tanah-tanahnya untuk kepentingan tertentu,” tegas salah satu pemuda adat pada aksi tersebut.

“Kami akan bersama-bersama masyarkat adat akan mempertahankan dan menjaga tanah adat ini. Karena sudah cukup kami dikonflikkan oleh oknum-oknum tertentu,” lantangnya.

Sementara itu, perwakilan pemuda adat Suku MOI yang ikut pada aksi ini juga menyatakan sikap tegasnya menolak investasi perkebunan kelapa sawit di daerahnya.

“Saya kutuk keras perusahaan kelapa sawit apapun yang ada di tanah sorong. Sekali lagi saya kutuk dan benci perusahaan kelapa sawit di kota sorong,” ungkapnya.

Ketua Ikatan Mahasiswa Tambwrau dalam pernyataannya mendukung penuh sikap tegas pemda sorong mencabut ijin sejumlah perusahaan kelapa sawit di sorong.

“Saya mendukung bupati sorong untuk menjacbut ijin investi di kabupaten sorong. Dengan tegas tanah adat bukan milik negara. Karena dalam konstitusi hak atas tanah adat bukanlah tanah negara maka dengan itu kami menolak investi sawit di tanah papua,” cetusnya.

“Lawan perampasan tanah adat, lawan penjahat lingkungan. Masyarakat papua bukan hidup dari investasi luar. Provinsi Papua Barat Bukan Provinsi Investasi Tapi Provinsi Konservasi,” demikian kutipan salah satu pernyataan penolakan tersebut pada spanduk yang dibawa massa aksi.

Massa aksi yang dikawal sejumlah aparat kepolisian ini membubarkan diri setelah menyerahkan pernyataan sikap terbsebut kepada Ketua PN Manokwari dengan harapan diteruskan pada pimpinan Pengadilan Tata Usaha Jayapura.

Massa aksi menyerahkan pernytaan sikap kepada Ketua PN Manokwari. (F-Kris Tanjung)

“Kami harap pernyataan ini diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Jayapura dan gugatan oleh pihak perusahaan kelapa sawit untuk ditolak,” tandasnya

Dikutip dari Antaranews terbitan 21 April 2021, gugutan oleh perusahaan sawit di Pengadilan Tata Usaha Jayapura ini berawal, saat sikap pemda sorong menindak lanjuti masukan dari KPK pada hasil rapat evaluasi izin invsestasi perkebunan kelapa sawit 25 Februari 2021 lalu.

Dimana pemda sorong akan mencabut izin perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah tersebut.

Wakil Bupati Sorong Suka Harjono dalam rapat tindak lanjut bersama KPK dan Pemerintah Provinsi Papua Barat secara daring, Rabu, menjelaskan sesuai arahan Bupati Sorong akan diterbitkan SK pencabutan izin empat perusahaan, yakni PT IKL dengan luas konsesi 34.400 hektare, PT PLA dengan luas konsesi 15.631 hektare, PT CPP dengan luas konsesi 15.671 hektare, dan PTSAS dengan luas konsesi 40.000 hektare.

Dia mengatakan bahwa pencabutan izin empat perusahaan kelapa sawit tersebut akan dikeluarkan sebelum 30 April 2021, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [kris]

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: